Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan memecat bawahannya yang terbukti terlibat kasus korupsi dana bantuan pendidikan senilai Rp 7,5 miliar di Kabupaten Kendal dan Pekalongan. Menurut Ganjar, pemecatan tersebut akan dilakukan setelah proses hukum semua pihak yang terlibat tuntas.
"Kita tunggu proses hukum dari Kejaksaan dulu. Jika nanti dari orang Pemprov saya pecat," kata Ganjar Pranowo usai menghadiri acara pelantikan anggota DPRD Jateng, Selasa (3/9).
Dia menyebut sampai sekarang sudah ada beberapa orang dari Pemprov dipanggil untuk dimintai keterangan, terkait kasus penyelewengan yang terjadi di Kendal dan Pekalongan itu.
"Nanti, sampai saat ini kita perlu bantu Kejaksaan dulu untuk bongkar kasus itu. Terbukti atau tidak, tentunya proses penyidikan masih berjalan," jelasnya.
Penyelewengan diduga terjadi pada sektor pendidikan untuk pembelian laptop di Pekalongan dan Kendal. Di mana dalam pembelian perangkat itu melalui e-katalog dan yang mengatur adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Jadi siapa yang berpotensi akan mendapat kickback. Tapi sampai saat ini saya cek tidak ada," jelasnya.
Sebelumnya, Kejati Jateng berencana periksa Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng dan tim anggaran Pemprov terkait dugaan penyelewengan dana bantuan itu.
"Sampai sekarang belum ada tersangka. Sedangkan dari Pemprov akan diperiksa, dari Biro Keuangan termasuk Sekda mungkin. Termasuk DPRD. Kita konsultasikan dulu dengan tim, siapa di Pemprov yang ikut bertanggungjawab," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Ketut Sumedana, Senin (2/9).
Dia menyebut terkait perkembangan penanganan kasus tersebut masih mengembangkan pemeriksaan lima saksi untuk dimintai keterangan. Sebelumnya Ketut menyebut akan menetapkan tersangka pekan ini. Namun di awal pekan ini Ketut belum menjelaskan siapa yang akan ditetapkan tersangka.
"Lima orang ini lagi diperiksa, mereka dari daerah," ujarnya.
