Seorang dosen Universitas Negeri Semarang (UNNES), SP dibebastugaskan karena mengunggah ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Kini SP sudah menjalani sanksi dari biro hukum Kemendikbud untuk binap (pembinaan aparatur).
"Yang bersangkutan sudah disidang dari tim cyber Unnes. Untuk tugas Tridharmanya sudah di nonaktifkan, tapi kepegawaiannya masih," kata Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman, Sabtu (15/2).
Dia menyebut, kejadian SP melakukan ujaran kebencian sudah lama ketika pada masa kampanye Februari 2019. Dosen SP disebutnya mem-posting beberapa kali hinaan terhadap Joko Widodo saat itu.
Kemudian berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18211/A3.2/KP/2020 tanggal 23 Januari 2020, dilakukan pemeriksaan terhadap dosen Fakultas Bahasa dan Seni itu.
"Dalam tugas pokok Tridharma perguruan tinggi memiliki peran dalam meneguhkan peradaban bangsa Indonesia. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri, Unnes memiliki kewajiban untuk menjaga NKRI dan Presiden sebagai simbol Negara. Jadi kalau ada dosen yang mengunggah konten menghina presiden berarti yang bersangkutan tidak beradab," jelasnya.
Dosen SP Kaget
Sementara itu, dosen SP mengaku kaget mendapat kabar dibebastugaskan mengajar terkait tudingan postingan penghinaan Presiden di medsos miliknya. Dalam postingannya di laman Facebook itu dilakukan pasca Pilpres 2019.
Dalam postingan tersebut, kata SP menuliskan 'Penghasilan anak-anak saya menurun drastis tahun ini. Apakah Ini Efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?'.
SP mengungkapkan bila postingannya dipersoalkan oleh Rektor Unnes, dia meminta untuk menggelar debat terbuka mengenai postingannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.
"Kami minta bisa debat terbuka dalam forum akademi, kalau perlu hadirkan ahli bahasa, ahli politik. Jika terbukti menghina Presiden, saya siap bertanggungjawab," ungkapnya.
